Enda Simakasura Ketaren, ASN Kementerian Pekerjaan Umum, dibebaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada Jumat 13 November 2026 setelah menjalani penahanan selama kurang lebih sembilan bulan. Majelis Hakim memutuskan bahwa dakwaan korupsi terkait pembangunan Waterfront City Pangururan dan Menara Pandang Tele tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
Putusan bebas dibacakan dalam perkara Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2026/PN Mdn. Hakim Ketua Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., bersama Hakim Anggota Muhammad Kasim, S.H., M.H., dan Yudikasi Wariuwu, S.H., M.H., menyatakan Enda tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dua alternatif dakwaan.
Latar Belakang Proyek Waterfront City Pangururan
Kasus ini berhubungan dengan proyek pembangunan Waterfront City Pangururan dan Menara Pandang Tele di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Jaksa menuding kerugian negara sebesar Rp13.185.197.899,60, dengan mengacu pada Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a dan c UU No.1/2023 serta Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penasihat hukum Enda, Philipus H. Sitepu dari Hotma Sitompoel Law Firm, menolak temuan tersebut, menyatakan bahwa perhitungan kerugian mencampur pekerjaan struktur dengan mekanikal, elektrikal, perpipaan, dan lanskap tanpa dasar teknis yang memadai.
Sejak awal kami meyakini bahwa Pak Enda tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pekerjaan yang dipersoalkan telah selesai dan manfaatnya nyata dirasakan masyarakat. Namun, Pak Enda justru harus menjalani penahanan selama sembilan bulan atas tuduhan yang akhirnya tidak terbukti di pengadilan - Philipus H. Sitepu, Penasihat Hukum, Hotma Sitompoel Law Firm
Philipus menekankan bahwa tidak ada bukti suap, gratifikasi, atau keuntungan pribadi yang diterima Enda. Ia mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak mengkriminalisasi perbedaan penilaian administratif dalam proyek pemerintah. "Tidak setiap persoalan dalam pekerjaan pemerintah merupakan tindak pidana korupsi. Jangan sampai orang yang mengabdi kepada negara kehilangan kebebasannya karena penerapan hukum yang tidak tepat," ujarnya. Putusan ini menegaskan prinsip keadilan yang harus didasarkan pada pembuktian faktual, bukan asumsi semata.
Sumber rujukan: HukumID
Bekal Wisata & Bahasa Daerah di Ekosistem Bataktive:
- Pelajari sapaan dan frasa perjalanan lokal di Kamus Frasa Sehari-hari HATA.
- Temukan inspirasi destinasi Sumatera Utara lainnya di Wisata Daerah HITS Bataktive.
Baca Juga Artikel Terkait di Bataktive.com:
No comments
Harap memberikan komentar yang mendukung kemajuan blog ini.
Terimakasih!!!