schedule Kamis, 16 November 2026 · WIB

Bebas dari Jeratan Korupsi, Enda Simakasura Dilepas Setelah 9 Bulan Penahanan

verified
Dewan Redaksi Bataktive
calendar_today Monday, November 16, 2026
Diperbarui Terkini
timer 5 Menit Baca
Teks:
Bebas dari Jeratan Korupsi, Enda Simakasura Dilepas Setelah 9 Bulan Penahanan
summarize

Ringkasan Berita & Ulasan:

Foto/Ilustrasi: HukumID Enda Simakasura Ketaren, ASN Kementerian Pekerjaan Umum, dibebaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Ti...

list_alt Daftar Isi Ulasan
expand_less
Bebas Korupsi, Enda Simakasura Dilepas Setelah 9 Bulan Penahanan
Foto/Ilustrasi: HukumID

Enda Simakasura Ketaren, ASN Kementerian Pekerjaan Umum, dibebaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada Jumat 13 November 2026 setelah menjalani penahanan selama kurang lebih sembilan bulan. Majelis Hakim memutuskan bahwa dakwaan korupsi terkait pembangunan Waterfront City Pangururan dan Menara Pandang Tele tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Putusan bebas dibacakan dalam perkara Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2026/PN Mdn. Hakim Ketua Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., bersama Hakim Anggota Muhammad Kasim, S.H., M.H., dan Yudikasi Wariuwu, S.H., M.H., menyatakan Enda tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dua alternatif dakwaan.

Latar Belakang Proyek Waterfront City Pangururan

Kasus ini berhubungan dengan proyek pembangunan Waterfront City Pangururan dan Menara Pandang Tele di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Jaksa menuding kerugian negara sebesar Rp13.185.197.899,60, dengan mengacu pada Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a dan c UU No.1/2023 serta Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penasihat hukum Enda, Philipus H. Sitepu dari Hotma Sitompoel Law Firm, menolak temuan tersebut, menyatakan bahwa perhitungan kerugian mencampur pekerjaan struktur dengan mekanikal, elektrikal, perpipaan, dan lanskap tanpa dasar teknis yang memadai.

Sejak awal kami meyakini bahwa Pak Enda tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pekerjaan yang dipersoalkan telah selesai dan manfaatnya nyata dirasakan masyarakat. Namun, Pak Enda justru harus menjalani penahanan selama sembilan bulan atas tuduhan yang akhirnya tidak terbukti di pengadilan - Philipus H. Sitepu, Penasihat Hukum, Hotma Sitompoel Law Firm

Philipus menekankan bahwa tidak ada bukti suap, gratifikasi, atau keuntungan pribadi yang diterima Enda. Ia mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak mengkriminalisasi perbedaan penilaian administratif dalam proyek pemerintah. "Tidak setiap persoalan dalam pekerjaan pemerintah merupakan tindak pidana korupsi. Jangan sampai orang yang mengabdi kepada negara kehilangan kebebasannya karena penerapan hukum yang tidak tepat," ujarnya. Putusan ini menegaskan prinsip keadilan yang harus didasarkan pada pembuktian faktual, bukan asumsi semata.

Sumber rujukan: HukumID

Bekal Wisata & Bahasa Daerah di Ekosistem Bataktive:

Baca Juga Artikel Terkait di Bataktive.com:

Bagaimana tanggapan Anda terhadap karya jurnalisme ini?

Redaktur Madya Bataktive Nusantara
Dewan Redaksi

Berdedikasi menyajikan fakta berita berimbang seputar Sumatera Utara dan mendokumentasikan khazanah adat, bahasa, serta partuturan Batak secara berkelanjutan.

forum

Ruang Diskusi & Tanggapan Santun

Pedoman Santun & Kultural

No comments

Harap memberikan komentar yang mendukung kemajuan blog ini.
Terimakasih!!!