Pejabat Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang sebelumnya menjabat sebagai Kabid Samosir dipindahkan menjadi Kepala Dinas Kesehatan pada Mei 2026, kini disorot media karena dugaan kinerja bobrok dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran. Kepala Dinas Kesehatan berinisial HG.Nainggolan dituduh tidak mematuhi regulasi pengadaan barang dan jasa, khususnya pada belanja obat-obatan dan kontruksi, yang menimbulkan pertanyaan publik tentang akuntabilitas pejabat tersebut.
Laporan Media dan Tanggapan Kadis
Awak media menghubungi Kadis melalui telepon, WhatsApp, dan surat konfirmasi tertulis. HG.Nainggolan menjanjikan pertemuan pada Senin, 16 November 2026, namun saat tim media tiba, pejabat tersebut mengklaim sedang rapat dan menunda konfirmasi. Media mencatat bahwa dokumen Sertifikat Badan Usaha (SBU) BS005 dipakai untuk proyek rehabilitasi Pos Kesehatan Desa, padahal SBU yang diperlukan adalah BG005, sementara Kadis menyatakan semua dokumen telah diverifikasi oleh pihak PBJ.
Penggiat anti‑korupsi berinisial A.Tampubolon menilai kasus ini harus ditangani oleh Inspektorat, DPRD, Bupati Tapanuli Utara, BPK Sumatera Utara, dan APH Tapanuli Utara. Ia menekankan pentingnya penyelidikan atas dugaan pelanggaran Undang‑Undang Larangan Monopoli dan Perpres Pengadaan Barang dan Jasa yang diduga terjadi dalam penunjukan perusahaan kontraktor.
Masyarakat kini menuntut transparansi lebih lanjut terkait verifikasi dokumen SBU dan penggunaan anggaran Dinas Kesehatan. Jika terbukti ada kelalaian atau kesengajaan, konsekuensi hukum dan administratif dapat berdampak pada reputasi pemerintah daerah serta kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan.
Sumber rujukan: RADAR NUSANTARA NEWS
Bekal Wisata & Bahasa Daerah di Ekosistem Bataktive:
- Pelajari sapaan dan frasa perjalanan lokal di Kamus Frasa Sehari-hari HATA.
- Temukan inspirasi destinasi Sumatera Utara lainnya di Wisata Daerah HITS Bataktive.
No comments
Harap memberikan komentar yang mendukung kemajuan blog ini.
Terimakasih!!!