Pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) wilayah Tano Batak mempercepat pembentukan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, melalui seminar yang diselenggarakan pada Kamis, 12 November 2026. Seminar ini menjadi wadah dialog antara pemerintah daerah, DPRD, akademisi, dan perwakilan komunitas adat untuk menegaskan urgensi regulasi yang melindungi hak konstitusional, agraria, dan identitas budaya.
Dukungan Pemerintah dan DPRD
Acara di TBI Baloho dihadiri sekitar 50 peserta, meliputi perwakilan komunitas adat, organisasi mahasiswa, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Narasumber utama meliputi Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, akademisi Kosmas Dohu Amazihono, anggota DPRD Kristian Laia, dan Doni Munte dari Biro Advokasi AMAN Wilayah Tano Batak. Salah satu agenda utama adalah memasukkan Perda tersebut ke dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Nias Selatan.
Hasil identifikasi ini diharapkan menjadi salah satu dasar dalam penyusunan kebijakan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat, - Doni Munte, Biro Advokasi AMAN Wilayah Tano Batak
Doni Munte menekankan bahwa pengakuan tidak boleh berhenti pada pernyataan lisan, melainkan harus diwujudkan dalam kebijakan yang melindungi hak atas wilayah, kelembagaan, tradisi, dan sumber penghidupan adat. Ia menambahkan bahwa proses pembentukan Perda harus dimulai dengan identifikasi dan pendataan komunitas adat di Nias Selatan.
Keterlibatan organisasi Masyarakat Adat dinilai penting agar proses pembentukan regulasi tersebut tidak mengabaikan kondisi, kebutuhan, dan aspirasi komunitas Masyarakat Adat di Nias Selatan, - Kristian Laia, Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan
Perwakilan pemerintah Kabupaten Nias Selatan serta DPRD menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan Perda, menegaskan bahwa landasan hukum yang jelas diperlukan untuk mengakui dan melindungi hak tradisional. Akademisi Kosmas Dohu Amazihono menambah bahwa dasar hukum pengakuan sudah tersedia, sehingga tidak ada alasan untuk menunda proses. Peserta seminar menuntut tindak lanjut konkret, termasuk konsolidasi komunitas, identifikasi adat, dan percepatan masuknya Ranperda ke Prolegda hingga disahkan.
Sumber rujukan: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara - AMAN
No comments
Harap memberikan komentar yang mendukung kemajuan blog ini.
Terimakasih!!!