schedule Kamis, 16 November 2026 · WIB

Somasi TOHO TNR Ungkap Rangkap Sekda & Hibah APH di Nias Selatan

verified
Dewan Redaksi Bataktive
calendar_today Monday, November 16, 2026
Diperbarui Terkini
timer 5 Menit Baca
Teks:
Somasi TOHO TNR Ungkap Rangkap Sekda & Hibah APH di Nias Selatan
summarize

Ringkasan Berita & Ulasan:

Foto/Ilustrasi: Mediakarya.id LBH TOHO TNR melayangkan somasi kepada Bupati Nias Selatan pada 9 Oktober 2026 karena dugaan r...

list_alt Daftar Isi Ulasan
expand_less
Somasi TOHO TNR Ungkap Rangkap Sekda & Hibah APH di Nias Selatan
Foto/Ilustrasi: Mediakarya.id

LBH TOHO TNR melayangkan somasi kepada Bupati Nias Selatan pada 9 Oktober 2026 karena dugaan rangkap jabatan Sekretaris Daerah serta pemberian hibah fasilitas pembangunan gedung kepada Kejaksaan dan Polri, yang dianggap melanggar peraturan perundang‑undangan.

Rangkap Jabatan Sekda

Ketua LBH TOHO TNR, Advokat Reminisir Harita, S.H., menilai penunjukan Amsarno Sarumaha, S.H., M.H., sebagai Penjabat Sekretaris Daerah sejak 4 Mei 2026 menimbulkan konflik kepentingan. Inspektorat yang seharusnya mengaudit kebijakan Sekda berada di bawah kendali yang sama, melanggar Pasal 98 Peraturan Pemerintah No. 11/2017.

Bagaimana mungkin Inspektorat yang seharusnya mengaudit kebijakan Sekda justru berada di bawah kendali yang sama. Kebijakan ini jelas bertentangan dengan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 - Advokat Reminisir Harita, Ketua LBH TOHO TNR.

Menurut peraturan, masa jabatan Penjabat Sekda tidak boleh melebihi tiga bulan. Namun Bupati memperpanjang masa jabatan hingga enam bulan dan kemudian menunjuk Amsarno kembali sebagai Pelaksana Harian selama 15 hari, melanggar Pasal 5 ayat (3) Perpres No. 3/2018 dan Pasal 9 ayat (2) Permendagri No. 91/2019.

Hibah Fasilitas ke Aparat Penegak Hukum

Somasi juga menyoroti kebijakan hibah fasilitas gedung kepada Kejaksaan dan Polri. Reminisir menilai hal ini melemahkan objektivitas pengawasan serta menyalahi imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melarang pemberian dana hibah kepada lembaga penegak hukum.

Bagaimana mungkin Aparat Penegak Hukum melakukan pengawasan secara profesional jika terus diberikan hibah atau bantuan fasilitas pembangunan gedung. Praktik ini merupakan bentuk pelemahan penegakan hukum - Advokat Reminisir Harita, Ketua LBH TOHO TNR

LBH TOHO TNR menuntut DPRD Kabupaten Nias Selatan mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut dan mengingatkan bahwa rekomendasi hak angket 2025 belum dilaksanakan. Reminisir menegaskan kesiapan menempuh jalur hukum lebih lanjut bila somasi tidak diindahkan.

Apabila teguran hukum ini tidak diindahkan, kami akan mengambil langkah tegas dengan melaporkannya kepada kementerian terkait dan aparat penegak hukum, serta mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang melanggar peraturan perundang‑undangan - Advokat Reminisir Harita, Ketua LBH TOHO TNR

Sumber rujukan: Mediakarya.id

Baca Juga Artikel Terkait di Bataktive.com:

Bagaimana tanggapan Anda terhadap karya jurnalisme ini?

Redaktur Madya Bataktive Nusantara
Dewan Redaksi

Berdedikasi menyajikan fakta berita berimbang seputar Sumatera Utara dan mendokumentasikan khazanah adat, bahasa, serta partuturan Batak secara berkelanjutan.

forum

Ruang Diskusi & Tanggapan Santun

Pedoman Santun & Kultural

No comments

Harap memberikan komentar yang mendukung kemajuan blog ini.
Terimakasih!!!