Kanwil Kemenkum Sumut Fasilitasi Harmonisasi Ranperda Penanggulangan Bencana di Humbang Hasundutan

Foto/Ilustrasi: ANTARA News Sumatera Utara Bataktive.com - Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara memfasilitasi harmonisasi Ranca...

Foto/Ilustrasi: ANTARA News Sumatera Utara

Bataktive.com - Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara memfasilitasi harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Selasa, di Ruang Rapat 1 Divisi Peraturan Perundang‑Undangan dan Pembinaan Hukum, Lantai III, Kantor Wilayah Kemenkum Sumut. Fasilitasi ini bertujuan menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta selaras dengan peraturan perundang‑undangan yang lebih tinggi.

Peserta dan Agenda

Pembukaan acara dilakukan oleh Perancang Peraturan Perundang‑Undangan Ahli Madya, Bintang Napitupulu. Hadir pula Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, Kepala Bagian Hukum, jajaran Pemerintah Kabupaten, serta tim Perancang Peraturan Kanwil Kemenkum Sumut. Selama pertemuan, Pemerintah Kabupaten menyampaikan urgensi pembentukan Ranperda sebagai landasan hukum penanggulangan bencana di daerah.

Hasil Pembahasan

Tim perancang bersama pemerintah kabupaten menelaah materi muatan Ranperda, mencakup kesesuaian dengan dasar hukum, kewenangan daerah, serta pengaturan tahapan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Diskusi juga menitikberatkan pada sinkronisasi substansi dengan peraturan perundang‑undangan yang lebih tinggi. Dari hasil pembahasan, disampaikan saran dan masukan baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan peraturan.

Hasil tersebut menjadi dasar penyempurnaan Ranperda agar tidak hanya selaras dengan ketentuan hukum, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan perlindungan masyarakat dan pengurangan risiko bencana.

Kepala Kantor Wilayah, Rudy Hendra Pakpahan, menyatakan harapannya agar Ranperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Humbang Hasundutan menjadi produk hukum daerah yang berkualitas, harmonis, dan implementatif. Sinergi antara pemerintah daerah dan Kanwil Kemenkum Sumut diharapkan terus terjalin untuk mewujudkan regulasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sumber rujukan: ANTARA News Sumatera Utara

Baca Juga Artikel Terkait di Bataktive.com:

• Kementerian PU Percepat Rehabilitasi Sanitasi dan Pengelolaan Sampah di Empat Wilayah Terdampak Bencana Sumut
• Polda Sumut Wujudkan Kolaboratif Aman: Operasi Patuh Toba 2026 Dimulai dengan Skrining Kesehatan Personel dan Layanan Publik
• Perkuat Konsolidasi Politik Lokal: Wabup Samosir Ariston Tua Sidauruk Hadiri Rakor ASWAKADA Sumut