Satgas PRR Tekan Percepatan Rehabilitasi Infrastruktur Sibolga, Kolonel Hendra Kesuma Tuntut Sinergi dan Transparansi Anggaran

Foto/Ilustrasi: Waspada.id Bataktive.com - Upaya percepatan pemulihan infrastruktur pascabencana alam di Kota Sibolga menjadifokus utama d...

Foto/Ilustrasi: Waspada.id

Bataktive.com - Upaya percepatan pemulihan infrastruktur pascabencana alam di Kota Sibolga menjadifokus utama dalam kunjungan Tim Verifikasi dan Validasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) pada Sabtu, 10 Oktober 2026. Pertemuan strategis tersebut terlaksana di Aula Nusantara I, Kantor Wali Kota Sibolga, dengan tujuan memastikan bahwa pengerjaan fisik pada fasilitas yang rusak akibat bencana hidrometeorologi dapat dimaksimalkan agar segera kembali dimanfaatkan oleh masyarakat. Kehadiran tim pusat ini merupakan tindak lanjut dari surat tugas resmi Kepala Satgas PRR Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang mewajibkan adanya verifikasi ketat terhadap progres rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah-wilayah terdampak.

Harapan Pemko Sibolga dan Data Faktual

Pemkot Sibolga menyambut adanya mekanisme pendampingan ini sebagai katalisator untuk meningkatkan laju pemulihan. Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Sibolga, Rahmat Tarihoran, S.T., M.M., yang mewakili Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik, menyampaikan bahwa sektor jalan dan jembatan adalah prioritas utama yang memerlukan perhatian mendesak. Kerusakan infrastruktur these tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga melumpuhkan distribusi barang dan keberlangsungan aktivitas perekonomian di tingkat lokal. Oleh karena itu, Rahmat menekankan pentingnya data yang akurat dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai landasan evaluasi solid.

"Kehadiran Tim Monev PRR ini diharapkan dapat memberikan arahan dan masukan strategis bagi Pemerintah Kota Sibolga, sehingga langkah-langkah percepatan pembangunan pascabencana dapat berjalan optimal dan tepat sasaran," ujar Rahmat.

Permintaan akan data faktual ini dinilai krusial untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat, memastikan bahwa setiap laporan kemajuan di lapangan memiliki substansi yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis.

Awal Ketat Anggaran dan Koordinasi Lintas Sektor

Dari sisi pengawasan, Ketua Tim Monev PRR, Kolonel Inf. Tamimi Hendra Kesuma, menegaskan bahwa evaluasi kali ini mencakup dua sumber pendanaan utama, yaitu anggaran Transfer ke Daerah (TKD) serta anggaran kementerian dan lembaga. Ia mencatat bahwa sinergi antara Pemerintah Kota Sibolga, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan perangkat daerah teknis merupakan variabel penentu keberhasilan proyek-proyek fisik tersebut. Selain memastikan spesifikasi teknis terpenuhi, Kolonel Tamimi juga menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara guna menghindari偏差 (deviasi) anggaran yang berkepanjangan. Dengan pengawasan berlapis ini, manfaat pembangunan diharapkan dapat segera dinikmati oleh masyarakat terdampak tanpa hambatan birokrasi yang tidak perlu.

Tim Monev yang hadir terdiri dari kolaborasi lintas instansi, termasuk AKBP Ambat, Letda Kav. Ahmad Khozin, Sertu Triwahyu Hadiyanto, serta perwakilan teknis dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Arief Wijayanto dari Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Kolaborasi multipihak ini menandakan keseriusan negara dalam mengawal proses rekonstruksi pasca-bencana secara holistik dan efektif.

Menutup rangkaian pertemuan, Kolonel Tamimi menginstruksikan perangkat daerah terkait untuk aktif memantau jalannya pekerjaan yang dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga di wilayah Sibolga. Ia menyerukan penguatan koordinasi dengan penyedia jasa dan pelaksana lapangan guna mengidentifikasi kendala secara dini dan mempercepat penyelesaian setiap titik pekerjaan. Langkah ini dipandang sebagai strategi preventif untuk meminimalisir keterlambatan yang disebabkan oleh miskomunikasi teknis di lapangan. (Bataktive.com)