Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menegaskan pentingnya pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) guna meningkatkan kualitas birokrasi dan memudahkan warga mengakses layanan pemerintahan. Pernyataan tersebut disampaikan di Kantor Gubernur Sumut pada Kamis, 13 November 2026, di hadapan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Purwadi Arianto dalam acara Optimalisasi Peran Mal Pelayanan Publik dalam Pemulihan Pelayanan Publik Pascabencana.
Target Perluasan MPP di Tiga Kabupaten
Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumut, baru delapan kabupaten/kota dari total 33 daerah di Sumatera Utara yang memiliki MPP aktif beroperasi. Bobby memastikan bahwa pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota terus berupaya meningkatkan jumlah tersebut. Hingga akhir tahun ini, ditargetkan tiga MPP baru di Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Nias akan diresmikan, sehingga total daerah dengan MPP menjadi 11 atau sekitar 30 persen dari keseluruhan wilayah.
Fokus pada Lokasi Strategis dan Kelengkapan Layanan
Gubernur mengingatkan seluruh Bupati dan Wali Kota agar pembangunan MPP tidak hanya berorientasi pada kemegahan gedung atau besarnya anggaran. Menurutnya, aspek terpenting adalah kelengkapan jenis layanan dan lokasi yang strategis agar mudah dijangkau masyarakat. Bobby menekankan bahwa fokus utama adalah memperbanyak menu layanan, dari yang awalnya 20 atau 50 layanan, ditingkatkan hingga 100 layanan dalam satu gedung untuk memastikan pelayanan publik yang maksimal.
Sumber rujukan: ANTARA News Sumatera Utara
Baca Juga Artikel Terkait di Bataktive.com:
No comments
Harap memberikan komentar yang mendukung kemajuan blog ini.
Terimakasih!!!