Ditahan Polda Sumut: Mantan Wali Kota Sibolga Terjerat Korupsi Pasar Ikan Modern, Rugi Negara Rp5,03 Miliar

Foto/Ilustrasi: 20detik Bataktive.com - Jakarta, Bataktive.com – Kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Ikan Modern di Kota Sibolga kini m...

Foto/Ilustrasi: 20detik

Bataktive.com - Jakarta, Bataktive.com – Kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Ikan Modern di Kota Sibolga kini memasuki babak baru yang krusial. Mantan Wali Kota Sibolga, Jamaluddin Pohan, resmi ditahan oleh Penyidik Polda Sumatera Utara atas perbuatannya yang diduga merugikan keuangan negara. Penahanan ini dilakukan setelah rangkaian penyidikan dinyatakan lengkap atau P-21, memperkuat indikasi adanya praktik penyelewengan anggaran yang sistematis dalam proyek strategis bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022 tersebut.

Berdasarkan hasil audit forensik dan perhitungan kerugian negara, akumulasi kerugian yang ditimbulkan dari proyek ini mencapai angka fantastis, yakni Rp 5,03 miliar. Jumlah ini mencerminkan besarnya celah atau markup yang diduga terjadi selama proses perencanaan, pelaksanaan, hingga serah terima pekerjaan infrastruktur pasar tersebut. Penahanan terhadap Jamaluddin Pohan bukan solo show, ia ditemani oleh tiga tersangka lainnya yang diduga terlibat dalam modus operandi serupa. Ketiga tersangka tersebut diduga memegang peran penting, baik dalam pengelolaan kontraktor, pengadaan material, hingga persetujuan teknis yang akhirnya mengantarkan proyek ini menjadi objek pemeriksaan hukum.

Proses Hukum dan Dampak Penyidikan

Penyidik Polda Sumatera Utara menegaskan bahwa penahanan ini merupakan langkah preventif dan represif untuk menjamin kelancaran proses peradilan serta mencegah para tersangka melarikan diri atau mengaburkan barang bukti. Status P-21 menandakan bahwa berkas perkara telah memenuhi syarat formil dan materil, serta siap untuk segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebelum akhirnya dibawa ke tahap persidangan. Dalam konteks hukum acara pidana, kelengkapan berkas ini menjadi fondasi utama bagi jaksa penuntut umum untuk menyusun dakwaan yang kuat di hadapan hakim. Publik kini menantikan apakah akan ada pengembangan perkara lebih lanjut yang melibatkan pihak-pihak lain yang turut andil dalam approvals anggaran maupun pelaksanaan proyek tersebut.

"Penahanan dilakukan untuk mempercepat proses hukum dan memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dapat dipertanggungjawabkan." - Kapolda Sumatera Utara, dalam keterangan resminya

Pasar Ikan Modern Sibolga seharusnya menjadi aset strategis bagi kemajuan ekonomi pedagang lokal dan modernisasi tata niaga perikanan kota. Namun, dugaan korupsi yang menjerat mantan kepala daerah ini memicu kekhawatiran regarding integritas anggaran pembangunan di daerah tersebut. Masyarakat Sibolga dan pegiat antikorupsi menuntut transparansi penuh mengenai alokasi dana yang tidak terserap secara fisik atau yang dicairkan tanpa diimbangi kualitas kerja yang sesuai spesifikasi. Kasus ini juga menjadi peringatan keras bagi birokrat dan pejabat daerah lainnya untuk senantiasa menjalankan roda pemerintahan dengan prinsip good governance dan kehati-hatian dalam penggunaan dana publik, mengingat konsekuensi hukum yang menunggu bisa sangat berat, mencakup hukuman penjara bertahun-tahun serta ganti rugi hingga lunas kerugian negara yang ditimbulkan.